7000 Warga Palestina Terancam Penggusuran Akibat Proyek Permukiman Israel di Yerusalem

Pada Senin, Gubernur Yerusalem mengumumkan bahwa sekitar 7.000 warga Palestina yang tinggal di 22 komunitas di Badia Yerusalem menghadapi ancaman penggusuran paksa akibat proyek E1 dan Jalan Kedaulatan yang direncanakan oleh pemerintah Israel. Proyek permukiman ini berpotensi mengisolasi dan memisahkan komunitas Jabal al-Baba dan Wadi Jamal dari Kota al-Eizariya, yang dihuni sekitar 100 orang.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, telah menyetujui pembangunan ribuan unit permukiman dalam rencana permukiman di wilayah E1 yang terletak di sebelah timur Yerusalem. Rencana ini dipandang sebagai langkah untuk memperkuat kehadiran Israel di wilayah tersebut dan mengubah dinamika demografis serta geografis di Tepi Barat.

Menurut Pusat Informasi Israel untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Pendudukan, B’Tselem, eksekusi rencana pembangunan di wilayah E1 akan menciptakan jalur perkotaan yang menghubungkan pemukiman Ma’ale Adumim dengan Yerusalem. Langkah ini diperkirakan akan memperparah isolasi Yerusalem Timur dari wilayah lainnya di Tepi Barat dan merusak kedekatan geografis antara wilayah utara dan selatan Tepi Barat.

Proyek E1 sebelumnya telah dibekukan pada 2012 dan kembali pada 2020 akibat penolakan dari Amerika Serikat, sekutu Eropa, serta negara lain yang menilai pembangunan tersebut mengancam prospek perdamaian dengan Palestina. Namun, dengan persetujuan terbaru dari Menteri Keuangan Israel, proyek ini kembali dilanjutkan.

Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas internasional. Uni Eropa menegaskan bahwa aneksasi wilayah tanpa perjanjian politik adalah ilegal. Inggris melalui Menteri Luar Negeri David Lammy juga menolak keras rencana E1, menyebutnya sebagai pelanggaran berat hukum internasional yang akan memisahkan negara Palestina menjadi dua bagian.

Kelompok pemantau Peace Now memperingatkan bahwa proyek E1 adalah ancaman langsung terhadap solusi damai dua negara. Mereka memprediksi konstruksi infrastruktur dapat dimulai dalam beberapa bulan, dan pembangunan rumah selesai dalam waktu setahun.

Sementara itu, Organisasi Pembebasan Palestina menganggap pembangunan jalan E1 sebagai langkah awal aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina. Sekretaris Jenderal PLO, Saeb Erekat, menegaskan bahwa rencana pembangunan jalan baru oleh Israel di pintu gerbang timur Yerusalem adalah untuk menduduki Yerusalem dan memajukan rencana pendudukan Israel di wilayah Blok Ma’aleh Adumim, yang akan memisahkan kedekatan teritorial Negara Palestina.

Dengan perkembangan ini, masa depan komunitas Palestina di wilayah tersebut semakin terancam. Penggusuran paksa dan pembangunan permukiman ilegal oleh Israel berpotensi mengubah dinamika demografis dan geografis di Tepi Barat, yang dapat menghalangi upaya perdamaian dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.