Swedia Pertimbangkan Sanksi untuk Menteri Kabinet Israel Terkait Krisis Kemanusiaan di Gaza

Swedia tengah mempertimbangkan langkah tegas terhadap Israel sebagai respons atas krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza. Benjamin Dousa, Menteri Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Swedia, mengkritik keras blokade bantuan kemanusiaan yang diberlakukan Israel di Gaza. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa harus mengambil tindakan lebih tegas untuk menanggapi krisis ini.

Dousa menyatakan bahwa pemerintah Swedia sedang mempertimbangkan peningkatan tekanan terhadap otoritas Israel, termasuk kemungkinan menjatuhkan sanksi kepada menteri-menteri kabinet Israel yang berhaluan kanan ekstrem dan meninjau kembali perjanjian kemitraan yang ada dengan Israel. Ia menggambarkan kondisi kemanusiaan di Gaza sebagai yang terburuk sejak konflik dimulai, dengan menuduh Israel berkontribusi terhadap kelaparan yang meluas melalui operasi militer dan pengepungan yang berkelanjutan.

Meskipun mengakui upaya Uni Eropa untuk memberikan bantuan, Dousa menyoroti bahwa hanya sedikit negara anggota yang saat ini mendukung tindakan lebih keras terhadap Israel. Ia berharap dapat meyakinkan lebih banyak negara untuk mendukung Swedia dalam meningkatkan tekanan terhadap Israel.

Dalam beberapa bulan terakhir, Swedia telah menggandakan bantuan kemanusiaannya ke Gaza, meningkatkan alokasi dari 40 juta dolar AS menjadi 80 juta dolar. Saat ini, tidak ada negara Uni Eropa lain yang mengalokasikan lebih banyak bantuan ke Gaza daripada Swedia.

Sementara itu, Israel terus melancarkan serangan brutal di Gaza sejak 7 Oktober 2023, mengabaikan seruan internasional untuk gencatan senjata. Serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina dan menyebabkan kekurangan pangan yang parah. Pada Senin, kelompok hak asasi manusia Israel, B’Tselem, dan Physicians for Human Rights, menuduh Israel melakukan genosida di Gaza, dengan alasan penghancuran sistematis masyarakat Palestina dan pembongkaran sistem perawatan kesehatan yang disengaja di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Inggris bersama Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia telah menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, pada 10 Juni 2025. Sanksi tersebut berupa pembekuan aset dan larangan perjalanan, karena keduanya dinilai berulang kali menghasut kekerasan terhadap warga Palestina dan mendorong pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena kedua menteri tersebut telah menghasut kekerasan terhadap rakyat Palestina selama berbulan-bulan dan mendorong pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Tindakan mereka tidak dapat diterima.

Sementara itu, Amerika Serikat mengutuk sanksi yang dijatuhkan oleh Inggris, Kanada, Norwegia, Selandia Baru, dan Australia terhadap dua anggota kabinet Israel yang sedang menjabat. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa langkah-langkah ini tidak mendukung upaya yang dipimpin AS untuk mencapai gencatan senjata, membebaskan semua sandera, dan mengakhiri perang. AS tetap berdiri bersama Israel dan menyerukan agar keputusan sanksi tersebut dibatalkan.

Sementara itu, Swedia dan Belanda mendesak Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi kepada anggota kabinet Israel terkait perang di Gaza. Pejabat dari kedua negara tersebut mengusulkan tindakan terhadap figur-figur garis keras dalam pemerintahan Israel pada pertemuan para diplomat tinggi Eropa baru-baru ini. Diskusi ini berlangsung sebelum Israel meluncurkan serangan udara ke berbagai wilayah di Iran pada Jumat pagi, menargetkan fasilitas nuklir dan menewaskan sejumlah komandan militer senior — sebuah eskalasi besar yang dapat memicu perang berskala luas di Timur Tengah.

Krisis kemanusiaan di Gaza terus menjadi perhatian internasional. Pemerintah Swedia, bersama dengan negara-negara Eropa lainnya, berupaya menekan Israel untuk mengakhiri blokade dan memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah tersebut. Namun, tantangan besar tetap ada, mengingat ketegangan politik dan perbedaan pandangan di antara negara-negara Uni Eropa mengenai langkah-langkah yang harus diambil terhadap Israel.

Sementara itu, situasi di Gaza semakin memburuk, dengan laporan tentang kelaparan dan kekurangan pangan yang parah. Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan bahwa dua juta orang di wilayah tersebut berisiko kelaparan. Meskipun beberapa negara telah meningkatkan bantuan kemanusiaan mereka, akses ke Gaza tetap terbatas karena blokade yang diberlakukan oleh Israel.

Pemerintah Swedia menegaskan komitmennya untuk mendukung rakyat Palestina dan mendorong penyelesaian damai berdasarkan solusi dua negara. Namun, langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara Eropa, termasuk Swedia, menghadapi tantangan besar dalam mencapai konsensus dan efektivitas dalam menekan Israel untuk mengubah kebijakannya di Gaza.