Tarif Parkir Naik, Jakarta Tekan Polusi Udara dengan Batasi Kendaraan Pribadi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan tarif parkir disinsentif sebagai upaya mengurangi polusi udara dan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Kebijakan ini mengharuskan pemilik kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi untuk membayar tarif parkir yang lebih tinggi di lokasi-lokasi tertentu.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa tarif parkir disinsentif diterapkan di 11 lokasi parkir milik Pemprov DKI Jakarta. Lokasi-lokasi tersebut meliputi pelataran parkir IRTI Monas, kawasan parkir Blok M Square, kawasan parkir Mayestik, park and ride Kalideres, gedung parkir Taman Menteng, gedung parkir Istana Pasar Baru, park and ride Lebak Bulus, park and ride Terminal Kampung Rambutan, dan pelataran parkir Taman Ismail Marzuki.

Tarif parkir disinsentif dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan jenis lokasi parkir. Untuk parkir pelataran, seperti di IRTI Monas, tarif normalnya Rp4.000 per jam, sedangkan bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi dikenakan tarif tertinggi Rp7.500 per jam. Di gedung parkir yang dikelola Dinas Perhubungan, seperti di Menteng dan Pasar Baru, tarif normalnya Rp4.000 per jam, sedangkan tarif tertinggi bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi menjadi Rp10.000 per jam. Sementara itu, di lokasi park and ride yang terintegrasi dengan layanan angkutan umum, tarif normalnya Rp5.000 per hari, namun bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi dikenakan tarif progresif menjadi Rp5.000 per jam.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan perawatan kendaraan secara berkala, sehingga emisi yang dihasilkan tidak melampaui ambang batas yang ditetapkan. Selain itu, dengan meningkatnya biaya parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, diharapkan masyarakat akan lebih terdorong untuk beralih menggunakan transportasi umum, sehingga mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan dan membantu mengurangi polusi udara di Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana untuk memperluas penerapan tarif parkir disinsentif ini ke lebih banyak lokasi parkir di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas udara di Jakarta dan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum yang lebih ramah lingkungan.

Dengan adanya kebijakan tarif parkir disinsentif ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kualitas udara dan berperan aktif dalam upaya pengurangan polusi udara di Jakarta. Melalui langkah-langkah seperti ini, diharapkan Jakarta dapat menjadi kota dengan kualitas udara yang lebih baik dan lingkungan yang lebih sehat bagi warganya.