Dana Bansos Rp 2,1 Triliun di Rekening Dormant Akan Ditarik Kembali

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa dana bantuan sosial yang mengendap di rekening penerima yang tidak aktif akan ditarik kembali secara otomatis. Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, total dana bansos yang mengendap di rekening dormant mencapai Rp 2,1 triliun.

Gus Ipul menegaskan bahwa penerima bansos seharusnya segera memanfaatkan bantuan yang diberikan, mengingat peruntukannya yang jelas dan mendesak. Ia menambahkan bahwa sudah ada aturan yang mengatur mengenai dana bansos yang mengendap di rekening tidak aktif.

Sebelumnya, pada Juni 2025, Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa lebih dari 1,3 juta keluarga penerima manfaat mengalami kendala dalam penyaluran bansos tahap kedua. Kendala tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rekening yang tidak aktif dan perbedaan data. Ia menegaskan bahwa jika terdapat perbedaan data atau rekening yang tidak aktif, penyaluran bansos tidak dapat dilakukan.

Selain itu, Gus Ipul juga menemukan adanya rekening penerima bansos yang hanya aktif saat menerima transfer, namun tidak melakukan transaksi lainnya. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa rekening tersebut mungkin tidak digunakan secara optimal oleh penerima. Ia menegaskan bahwa jika ditemukan rekening yang tidak aktif atau digunakan untuk tujuan yang tidak semestinya, seperti perjudian online, maka dana tersebut akan dialihkan kepada penerima yang lebih berhak.

Gus Ipul juga menekankan pentingnya perbaikan data penerima bansos untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ia meminta maaf atas koreksi data yang terjadi, yang mengakibatkan sekitar 1,9 juta penerima bansos tidak lagi tercatat sebagai penerima. Ia menjelaskan bahwa penyesuaian data ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, Gus Ipul mengungkapkan bahwa sekitar 8 juta penerima Bantuan Iuran dinonaktifkan karena terbukti mampu secara ekonomi. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk mereka akan dialihkan kepada keluarga miskin ekstrem yang lebih membutuhkan. Ia menegaskan bahwa perbaikan data ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran.

Gus Ipul juga menyoroti pentingnya perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai prioritas 100 hari kerja Kementerian Sosial. Ia menjelaskan bahwa verifikasi dan validasi data akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan melibatkan kabupaten/kota, untuk memastikan akurasi data penerima bansos. Ia berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses ini melalui usulan atau koreksi data melalui aplikasi resmi yang disediakan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif, sehingga dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.