Jerman Perpanjang Kontrol Ketat di Perbatasan untuk Cegah Migrasi Ilegal

Jerman telah memutuskan untuk memperpanjang kontrol perbatasan yang lebih ketat di perbatasan daratnya dengan negara-negara tetangga Uni Eropa, meskipun masa tenggang implementasinya yang awalnya dijadwalkan berakhir pada September 2025. Menteri Dalam Negeri Jerman, Alexander Dobrindt, mengonfirmasi keputusan ini pada Kamis, menegaskan bahwa kontrol perbatasan akan terus diberlakukan untuk menanggulangi migrasi ilegal dan meningkatkan keamanan nasional.

Menurut laporan dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah permohonan suaka di Jerman telah menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Januari hingga Juni 2025, hanya tercatat 70.000 permohonan suaka, berkurang setengahnya dibandingkan dengan 140.000 permohonan yang diajukan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, polisi Jerman telah menolak masuknya hampir 500 pencari suaka di perbatasan dalam tiga bulan pertama setelah penerapan aturan masuk yang lebih ketat.

Selama periode tersebut, tercatat sekitar 12.400 individu berusaha memasuki Jerman secara ilegal. Dari jumlah tersebut, sekitar 9.500 pendatang ditolak masuk atau dideportasi, sementara 450 pelaku penyelundupan manusia berhasil ditangkap. Sebanyak 110 pelamar diberikan pengecualian dari penolakan tersebut karena mereka termasuk dalam kelompok yang sangat rentan, seperti anak-anak dan perempuan hamil.

Pada awal Mei 2025, Dobrindt mencabut perintah lisan kepada polisi Jerman untuk tidak menolak masuknya para pencari suaka, sebagai bagian dari paket langkah penanggulangan migrasi ilegal. Langkah ini diambil untuk memperkuat kontrol perbatasan dan memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi kriteria hukum yang dapat memasuki negara tersebut.

Namun, keputusan Jerman untuk memperpanjang kontrol perbatasan ini menuai kritik dari beberapa negara tetangga. Polandia, misalnya, menilai langkah tersebut sebagai penangguhan de facto Perjanjian Schengen dalam skala besar. Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, menyatakan bahwa kontrol yang lebih ketat di perbatasan darat Jerman tidak dapat diterima dan menyerukan konsultasi darurat dengan negara-negara tetangga lainnya.

Selain itu, beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya, seperti Austria, Prancis, Italia, Denmark, Belanda, Norwegia, dan Bulgaria, juga telah memberlakukan kontrol perbatasan yang lebih ketat sebagai bagian dari upaya bersama untuk menanggulangi migrasi ilegal dan meningkatkan keamanan regional. Langkah-langkah ini mencerminkan tren regional yang berkembang untuk memperketat pemeriksaan internal, meskipun ada perdebatan mengenai dampak jangka panjang pada pergerakan bebas dan integrasi Eropa.

Sementara itu, serikat polisi Jerman, Gewerkschaft der Polizei, memperingatkan bahwa kontrol perbatasan yang lebih ketat dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu pasar internal Uni Eropa. Andreas Rosskopf, ketua GDP, menekankan bahwa kontrol perbatasan yang lebih ketat dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu pasar internal Uni Eropa.

Di sisi lain, beberapa anggota parlemen dari Partai Uni Demokratik Kristen mendukung perpanjangan kontrol perbatasan, dengan alasan bahwa langkah tersebut efektif dalam membendung imigrasi ilegal dan kejahatan lintas batas. Christian Dürr, anggota parlemen dari CDU, berpendapat bahwa kontrol perbatasan yang lebih ketat memungkinkan pemerintah untuk menangkap individu yang berusaha memasuki negara secara ilegal dengan lebih efektif.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, menegaskan bahwa kontrol perbatasan akan terus diberlakukan selama jumlah migran yang masuk ke Jerman tetap tinggi. Ia menekankan pentingnya distribusi pengungsi yang lebih adil di Uni Eropa dan memastikan bahwa prosedur suaka di negara-negara anggota berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan Jerman untuk memperpanjang kontrol perbatasan ini menunjukkan komitmen negara tersebut dalam mengelola migrasi ilegal dan menjaga keamanan nasional. Namun, langkah ini juga menimbulkan tantangan dalam hubungan dengan negara-negara tetangga dan dapat mempengaruhi dinamika integrasi Eropa secara keseluruhan.