Ombudsman Ungkap Stok Beras Bulog Berasal dari Impor Tahun Lalu

Pada awal Agustus 2025, Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan bahwa sebagian cadangan beras di gudang Perum Bulog merupakan beras impor dari tahun sebelumnya, yang kini berumur lebih dari satu tahun. Isu ini mencuat di tengah upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasaran.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Agustus 2025, menyatakan bahwa sebagian stok beras di Bulog berasal dari impor yang masuk pada Februari 2024. “Sebagian beras yang ada di Bulog itu, itu kan beras impor tahun lalu. Ada yang berumur sudah satu tahun ya? Februari 2024, jadi sudah satu tahun lebih,” ujar Yeka.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas beras yang telah lama disimpan. Yeka menekankan pentingnya segera melepaskan cadangan beras yang ada di gudang Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga. “Beras di gudang Bulog harus segera keluar mengingat masyarakat membutuhkan ketersediaan beras, sementara pelaku usaha pun perlu diyakinkan dengan mekanisme yang menjamin rasa aman agar mau menyerap beras Bulog,” tambahnya.

Selain itu, Ombudsman RI mendorong pemerintah untuk merumuskan strategi impor beras jangka panjang. Yeka menegaskan bahwa kebijakan impor beras sebaiknya dilakukan dengan perencanaan jangka panjang, bukan berdasarkan keputusan mendadak yang dapat menyebabkan ketidakstabilan harga. “Pemerintah perlu membuat rencana impor beras dalam jangka panjang. Dengan demikian, pelaku pasar bisa menganalisis tren pasokan beras dan tidak berspekulasi,” ujar Yeka.

Sebelumnya, pada November 2023, Ombudsman RI juga menyoroti pentingnya perencanaan jangka panjang dalam kebijakan impor beras. Yeka menilai bahwa selama ini pengambilan kebijakan impor beras sering dilakukan tanpa adanya penetapan indikator yang jelas. “Kebijakan impor mestinya memerlukan perencanaan jangka panjang. Misalnya melihat dari tahun 2000 sampai 2023 rata-rata impor beras 1 juta ton,” ujar Yeka.

Dengan adanya stok beras impor yang telah berumur lebih dari satu tahun, pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan beras yang berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, perencanaan jangka panjang dalam kebijakan impor beras menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di masa depan.