PM Irak: Situasi Keamanan Membaik, Senjata di Luar Negara Tak Diperlukan

Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, pada hari Sabtu menegaskan pentingnya situasi keamanan yang semakin membaik di negaranya. Dalam acara pertemuan suku di Baghdad, yang digelar untuk memperingati pemberontakan tahun 1920 melawan kekuasaan Inggris, al-Sudani menyampaikan bahwa dengan kondisi keamanan yang stabil, tidak ada lagi alasan untuk keberadaan senjata di luar pengendalian lembaga negara. Ia menekankan bahwa langkah ini tidak ditujukan untuk menyerang kelompok atau individu tertentu, melainkan sebagai bagian dari upaya lebih besar untuk menciptakan ketertiban dan supremasi hukum di Irak.

Al-Sudani menggarisbawahi bahwa pemerintah Irak kini mengedepankan pendekatan layanan sebagai prioritas. Ia melakukan kunjungan ke berbagai provinsi untuk memantau proyek-proyek pemerintah dan memastikan bahwa kebutuhan warga negara terpenuhi. Dalam pandangannya, suku-suku Irak memiliki peran krusial dalam membentuk kehidupan politik dan menjaga stabilitas, terutama dalam mengakhiri masa-masa sulit yang pernah dilalui negara itu. Dengan menempatkan semua senjata di bawah kendali negara, kata al-Sudani, sangat penting untuk menegakkan hukum dan memerangi korupsi, aspirasi yang juga didukung oleh otoritas agama dan masyarakat sipil.

Lebih lanjut, al-Sudani menegaskan bahwa dalam lingkungan yang stabil, keberadaan senjata di luar kendali negara hanya akan menciptakan ketidakpastian dan potensi konflik. Ia mendorong suku-suku untuk mendukung kewibawaan hukum serta peradilan di Irak. Meskipun al-Sudani tidak menyebutkan kelompok tertentu, pernyataannya dianggap sebagai isyarat kepada faksi bersenjata yang masih beraktivitas di luar kewenangan pemerintah. Hal ini menciptakan perdebatan di kalangan pengamat politik mengenai bagaimana faksi-faksi tersebut akan merespons langkah-langkah pemerintah dalam mengatur kepemilikan senjata.

Pernyataan al-Sudani datang pada saat yang bersamaan dengan diskusi di Lebanon mengenai penempatan seluruh senjata di bawah kontrol negara. Pemerintah Lebanon tengah merencanakan langkah-langkah untuk membatasi kepemilikan senjata hanya kepada angkatan bersenjata nasional. Rencana ini mendapat penolakan keras dari Hizbullah, yang meyakini bahwa langkah tersebut bermotif politik dan berhubungan dengan pengaruh Israel serta Amerika Serikat di wilayah tersebut. Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, telah mengarahkan angkatan bersenjata untuk menyusun peta jalan pelaksanaan rencana ini, sementara Presiden Joseph Aoun meluncurkan proposal yang lebih luas yang mencakup penarikan pasukan Israel, pembebasan tahanan, dan pengendalian penuh negara atas senjata.

Hizbullah sendiri mengecam tindakan pemerintah Lebanon sebagai “dosa besar” dan menganggapnya sebagai pengabaian terhadap keberadaan mereka sebagai salah satu aktor penting dalam politik Lebanon. Situasi ini menggambarkan kompleksitas dinamika kekuasaan di kawasan yang sering kali saling terkait, di mana isu-isu lokal dapat mencerminkan intrik regional yang lebih luas.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil Irak di bawah kepemimpinan al-Sudani dalam mengatur keberadaan senjata menjadi sebuah titik krusial bagi negara. Ditunjang oleh stabilitas keamanan yang mulai terbangun pasca konflik berkepanjangan, pemerintah Irak berharap dapat menegakkan supremasi hukum, yang pada gilirannya diharapkan dapat membawa masyarakat menuju masa depan yang lebih damai dan sejahtera. Pengawasan senjata dan peran suku dalam politik menjadi tema yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ini menjadi tantangan besar bagi al-Sudani dan pemerintahannya, namun juga merupakan langkah penting menuju pembaruan dan rekonsiliasi di Irak masa kini.