Inggris Siapkan Rencana Delapan Poin untuk Penyelesaian Konflik Palestina-Israel

Pemerintah Inggris telah menyusun rencana delapan poin untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, yang mulai dibagikan oleh Jonathan Powell, penasihat keamanan Perdana Menteri Keir Starmer, kepada sekutu Inggris sejak 29 Juli. Rencana ini mencakup pembentukan pemerintahan teknokrat di Jalur Gaza, penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah tersebut, dan penempatan pasukan keamanan internasional. Selain itu, rencana ini menyerukan pemantauan gencatan senjata oleh Amerika Serikat dan pembentukan dua negara merdeka: Israel dan Palestina.

Sebelumnya, pada 29 Juli, Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB pada September, kecuali Israel mengambil langkah signifikan untuk mengakhiri kondisi yang memprihatinkan di Gaza. Starmer menekankan pentingnya solusi dua negara dan mendesak Israel untuk menyetujui gencatan senjata serta berkomitmen pada perdamaian jangka panjang.

Namun, rencana Inggris ini mendapat reaksi keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menyebut langkah tersebut sebagai “hadiah bagi terorisme Hamas” dan memperingatkan bahwa negara jihad di perbatasan Israel dapat menjadi ancaman bagi Inggris di masa depan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan bahwa solusi dua negara tidak boleh dibantah oleh siapa pun, termasuk Israel. Ia menekankan bahwa rakyat Palestina memiliki hak kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara mereka.

Dengan latar belakang krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, Inggris berupaya mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan antara Israel dan Palestina melalui rencana ini.