KPK Geledah Rumah ASN Kemenag dan Eks Menag Yaqut Terlibat Kasus Korupsi Kuota Haji

Pada 15 Agustus 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan serangkaian penggeledahan yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam penentuan kuota haji tahun 2024. Penggeledahan pertama dilakukan di sebuah rumah milik seorang Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Depok, Jawa Barat. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim KPK tidak hanya berfokus di lokasi tersebut, tetapi juga melakukan tindakan serupa di lokasi lainnya.

Dalam penggeledahan di Depok, KPK berhasil menyita satu unit kendaraan roda empat, yang diduga berkaitan dengan investigasi yang sedang berlangsung. KPK mengharapkan barang bukti ini dapat membantu dalam mengungkap lebih lanjut kasus yang sedang diselidiki.

Tak lama setelah penggeledahan di Depok, KPK juga melakukan tindakan serupa di Jakarta Timur, tepatnya di rumah eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan petunjuk dan bukti lebih lanjut mengenai kasus kuota haji tersebut. Budi Prasetyo menegaskan bahwa penggeledahan di kedua lokasi ini merupakan salah satu langkah penting dalam menyelidiki dugaan penyelewengan yang terjadi di Kementerian Agama.

Kasus ini berpusat pada dugaan korupsi yang melibatkan penetapan kuota haji untuk tahun 2023-2024, yang terjadi saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama. KPK menduga telah terjadi penyalagunaan dalam distribusi tambahan kuota haji sebanyak 20.000 dari pemerintah Arab Saudi. Menurut peraturan yang diatur dalam Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus seharusnya ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.

Penyelidikan ini berpotensi mengungkap berbagai kejanggalan dalam proses pengelolaan kuota haji yang seharusnya transparan dan adil bagi seluruh calon jemaah. KPK mengindikasikan bahwa penggeledahan yang dilakukan adalah bagian dari upaya untuk menegakkan hukum demi memastikan bahwa praktek korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat diminimalkan, jika tidak sepenuhnya dihilangkan.

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas utama dalam membasmi korupsi di Indonesia, KPK berkewajiban untuk melakukan investigasi menyeluruh atas laporan-laporan yang masuk dan menemukan fakta di lapangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan kuota haji, yang menjadi hak bagi banyak umat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci.

Di tengah-tengah proses hukum ini, masyarakat dan calon jemaah haji tentunya menunggu dengan harap-harap cemas bagaimana hasil investigasi selanjutnya. Penggeledahan yang dilakukan di dua lokasi dalam waktu yang hampir bersamaan menandakan bahwa KPK serius dalam menindaklanjuti kasus ini. KPK pun berjanji akan memberikan informasi terbaru seiring dengan perkembangan penyelidikan.

Dengan demikian, harapan akan adanya keadilan dan penegakan hukum tetap terjaga. Investigasi ini tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga menjadi momentum bagi penegakan hukum di Indonesia, utamanya dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Masyarakat pun diharapkan dapat terus memantau dan mendukung proses ini agar ke depannya tidak ada lagi praktik-praktik koruptif yang merugikan.