Otoritas Palestina Segera Bentuk Komite Sementara untuk Jalur Gaza

Pada Senin, 18 Agustus 2025, Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa, mengumumkan bahwa Otoritas Palestina akan segera membentuk sebuah komite sementara untuk memerintah Jalur Gaza. Komite ini akan beroperasi di bawah kendali Otoritas Nasional Palestina. Pengumuman ini disampaikan oleh Mustafa dalam sebuah konferensi pers yang dilaporkan oleh kantor berita RIA Novosti.

Sejak dimulainya agresi Israel pada Oktober 2023, situasi di Jalur Gaza semakin memburuk. Menurut data dari Kantor Berita Palestina, WAFA, hingga saat ini, jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai 61.897 orang, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu, sedikitnya 155.660 orang lainnya terluka. Angka ini kemungkinan masih belum lengkap, mengingat banyaknya korban yang terjebak di bawah reruntuhan dan belum dapat dijangkau oleh tim penyelamat.

Krisis kemanusiaan di Gaza juga semakin parah. Rumah sakit di wilayah tersebut melaporkan tujuh kematian dalam sehari, dua di antaranya adalah anak-anak. Hal ini menjadikan total kematian akibat kelaparan dan malnutrisi mencapai 251 orang, termasuk 110 anak-anak. Organisasi Pengungsi Palestina PBB memperingatkan bahwa kasus malnutrisi di kalangan anak-anak berusia di bawah lima tahun meningkat dua kali lipat antara Maret hingga Juni, akibat pengepungan yang dilakukan oleh Israel yang masih berlangsung hingga kini. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia juga mengingatkan bahwa tingkat malnutrisi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan satu dari lima anak balita di sana menderita kekurangan gizi akut.

Sebelumnya, pada 29 Maret 2025, Kantor Media Gaza telah menyatakan harapannya agar pembentukan administrasi sementara di Jalur Gaza dapat segera terwujud, sesuai dengan visi yang sebelumnya disepakati dengan Mesir. Pembentukan administrasi ini diharapkan dapat membuka jalan bagi terciptanya kondisi yang diperlukan untuk pembentukan pemerintahan Palestina yang bersatu, mencakup Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan konsensus nasional Palestina. Kantor Media Gaza menegaskan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan yang ada saat ini hanya bekerja dalam kerangka layanan, tanpa dimensi politik, demi memenuhi kebutuhan warga di tengah situasi sulit dan genosida yang masih berlangsung. Lebih lanjut, pernyataan tersebut menekankan pentingnya mendorong rencana Arab-Islam untuk rekonstruksi Jalur Gaza dari kehancuran akibat serangan Israel serta menciptakan kondisi yang diperlukan bagi visi nasional yang bersatu.

Pada 4 Maret 2025, dalam pernyataan akhir KTT Darurat Arab untuk Palestina, negara-negara Arab menegaskan penolakan terhadap pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka dalam kondisi apa pun dan mendukung rencana Mesir untuk rekonstruksi Gaza. Rencana tersebut mencakup pembentukan “Komite Administrasi Gaza” yang akan mengelola urusan di Jalur Gaza dalam masa transisi selama enam bulan. Komite ini akan bersifat independen dan terdiri dari teknokrat non-faksi yang bekerja di bawah naungan pemerintahan Palestina.

Sementara itu, Hamas telah menegaskan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam pengaturan administratif apa pun untuk masa depan Gaza, kecuali jika disepakati secara nasional. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, pada 4 Maret 2025 mengatakan, “Posisi kami jelas; setiap pengaturan untuk masa depan Gaza setelah agresi berakhir harus didasarkan pada konsensus nasional, dan kami akan memfasilitasi proses tersebut.”

Dengan pembentukan komite sementara ini, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih stabil dan efektif di Jalur Gaza, serta mempercepat proses rekonstruksi dan pemulihan wilayah yang telah lama dilanda konflik. Namun, tantangan besar masih menghadang, mengingat kompleksitas situasi politik dan kemanusiaan yang ada. Kerja sama antara berbagai pihak, termasuk Otoritas Palestina, Hamas, dan komunitas internasional, akan menjadi kunci dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.