Israel Rencanakan Rekrut Pemuda Yahudi dari Luar Negeri Atasi Kekurangan Tentara

Israel saat ini tengah menghadapi tantangan serius terkait kekurangan tentara, yang diperkirakan mencapai angka antara 10.000 hingga 12.000 prajurit. Melihat situasi ini, pemerintah Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sedang mempertimbangkan rencana untuk merekrut pemuda Yahudi dari luar negeri, khususnya dari komunitas Yahudi besar di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Prancis. Langkah ini diungkapkan setelah adanya penolakan dari komunitas Yahudi ultra-Ortodoks, yang dikenal sebagai Haredi, terhadap wajib militer.

Komunitas Haredi, yang terdiri sekitar 13 persen dari total populasi Israel yang mencapai 10 juta jiwa, menganggap bahwa hidup mereka seharusnya dikhususkan untuk studi kitab Taurat. Menurut mereka, mengikuti kegiatan militer dan terjun ke dalam masyarakat yang dianggap sekuler dapat mengikis jati diri dan nilai-nilai agama yang mereka pegang erat. Untuk itu, pemerintah Israel mulai merancang strategi untuk meyakinkan pemuda Yahudi di luar negeri agar bersedia bergabung dalam angkatan bersenjata mereka.

Dukungan terhadap rencana ini melalui penginjakan undang-undang pengecualian permanen bagi kaum Haredi semakin menguat, meskipun mendapat penolakan keras dari anggota koalisi maupun oposisi. Banyak pihak mengkritik inisiatif tersebut sebagai tindakan diskriminatif yang semakin memperlebar jurang pemisah di dalam masyarakat Israel.

Seiring dengan kekurangan jumlah tentara ini, Israel juga menghadapi serangkaian masalah yang lebih kompleks terkait defisit peralatan militer dan sistem cadangan yang terbebani oleh pertempuran yang berkepanjangan di Jalur Gaza. Menurut laporan dari beberapa analis, banyak tentara cadangan yang mengalami kondisi traumatis dan keletihan akibat keterlibatan mereka dalam konflik yang berlangsung bertahun-tahun. Komandan senior militer Israel bahkan mengakui, untuk pertama kalinya, bahwa mereka kekurangan sekitar 7.500 personel, di tengah beban kerja yang luar biasa berat yang menyebabkan beberapa di antara mereka mempertimbangkan untuk pensiun lebih awal.

Sejak dimulainya konflik dengan Hamas pada 27 Oktober 2023, lebih dari 61.900 warga Palestina dilaporkan telah kehilangan nyawa mereka, menjadikan situasi kemanusiaan di wilayah tersebut semakin parah. Serangan militer Israel telah menghancurkan infrastruktur penting di Jalur Gaza, mengakibatkan ancaman kelaparan dan krisis kemanusiaan yang mendalam. Penduduk yang selamat kini menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dasar seperti makanan dan obat-obatan.

Di tengah meningkatnya kritik internasional atas tindakan agresi militer ini, Israel juga harus menghadapi tuntutan hukum di Mahkamah Internasional. Surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant, yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Kasus ini menambah ketegangan antara Israel dan dunia internasional, di kala banyak pihak menyerukan akuntabilitas atas tindakan yang dilakukan selama konflik.

Dalam konteks internasional, rekrutmen pemuda Yahudi dari luar negeri juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Israel berusaha untuk mengatasi tantangan lebih besar dalam menjaga keamanan dan stabilitas. Apakah langkah ini akan semakin membelah masyarakat atau justru menjadi solusi untuk mengisi kekosongan yang ada? Respon dari komunitas internasional terhadap upaya ini tetap menjadi sorotan, mengingat kompleksitas dan sensitifitas yang meliputi keberadaan Israel dan Palestina.

Dengan berbagai ancaman yang mengintai, apakah Israel mampu menyusun strategi yang efektif untuk mengatasi krisis ini, sembari tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai yang dianggap fundamental? Ini adalah pertanyaan yang tidak hanya menjadi penting bagi Israel sendiri, tetapi juga bagi banyak pihak di seluruh dunia yang mengikuti perkembangan ini dengan penuh perhatian.