Israel Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Sudan Selatan di Tengah Blokade Gaza

Yerusalem baru-baru ini menjadi sorotan global setelah Israel mengumumkan rencana untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Sudan Selatan. Pengumuman ini muncul pada hari Senin, 18 Agustus, di tengah situasi krisis yang semakin mendalam di Jalur Gaza, di mana penduduk mengalami ancaman serius kelaparan akibat blokade ketat yang diberlakukan oleh pemerintah Israel. Keputusan untuk mengirim bantuan tersebut disampaikan oleh otoritas Luar Negeri Israel melalui Radio Militer, yang menyoroti wabah kolera yang telah merebak di Sudan Selatan sejak September 2024.

Dalam laporannya, penyiar publik Israel menginformasikan bahwa tindakan ini diambil pada saat yang bersamaan dengan pembicaraan yang sedang berlangsung antara Israel dan Sudan Selatan mengenai kemungkinan pemindahan warga Gaza. Walaupun pemerintah Juba dengan tegas membantah adanya kesepakatan yang menyangkut pemindahan tersebut, situasi ini tetap menjadi bahan perdebatan di kalangan pengamat dan aktivis hak asasi manusia.

Paket bantuan yang disiapkan, yang dipimpin oleh kepala otoritas Luar Negeri Gideon Saar, mencakup berbagai kebutuhan mendesak, seperti pasokan medis dasar, peralatan pemurnian air, dan paket makanan. Namun, pengumuman ini menjadi kontroversial mengingat Israel telah menutup seluruh perlintasan ke Jalur Gaza sejak 2 Maret, yang mengakibatkan konvoi kemanusiaan yang masuk menjadi sangat terbatas dan jauh dari kebutuhan sebenarnya dari penduduk Gaza.

Sejumlah organisasi hak asasi manusia dan pejabat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengangkat suara mereka, menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai alat perang untuk menekan penduduk Gaza. Iran, misalnya, menyatakan bahwa kelaparan ini merupakan salah satu wajah paling mengerikan dari agresi yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina. Dalam beberapa bulan terakhir, angka korban jiwa di Gaza telah mencapai lebih dari 61.900, akibat operasi militer Israel yang bertujuan menghancurkan infrastruktur dan wilayah tersebut.

Tidak hanya itu, bulan lalu, Saar juga menjamu Menteri Luar Negeri Sudan Selatan, Mundi Samaia Kumba, di Yerusalem. Dalam pertemuan itu, Saar menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Sudan Selatan atas dukungan mereka terhadap Israel. Kunjungan Kumba juga termasuk peninjauan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, yang mengundang kecaman dari berbagai kalangan di kalangan masyarakat internasional.

Media internasional sebelumnya melaporkan bahwa Sudan Selatan pernah memberikan persetujuan awal untuk menerima warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari Gaza. Namun, pemerintah Juba kemudian membantah klaim tersebut, menyebutnya tidak berdasar dan justru mengkhawatirkan stabilitas politik dalam negeri mereka. Situasi semakin rumit ketika Amnesty International mengeluarkan pernyataan bahwa Israel sedang menjalankan “kampanye kelaparan yang disengaja” terhadap penduduk di Gaza. Mereka menuduh Israel secara sistematis menghancurkan kesehatan, kesejahteraan, dan kehidupan sosial masyarakat Palestina.

Dalam konteks yang lebih luas, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Israel menghadapi kritik yang tajam, bukan hanya dari masyarakat internasional tetapi juga dari dalam negeri. Sejak Oktober 2023, situasi di Gaza semakin parah, dengan ratusan ribu warga sipil terjebak dalam konflik yang berkepanjangan. Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional bahkan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel dan mantan kepala pertahanan, dengan tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di tengah kondisi yang memprihatinkan ini, jelang krisis kemanusiaan yang kian mendalam, banyak pihak mendesak agar bantuan kemanusiaan bisa secara optimal diberikan kepada rakyat Gaza. Namun, tantangan yang dihadapi adalah blokade yang terus berlangsung, yang menghalangi jalur masuk bantuan. Dalam konteks ini, perjalanan bantuan ke Sudan Selatan oleh Israel mungkin menjadi langkah simbolis yang diversifikasi dari kebijakan yang ada, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, etika, dan hak asasi manusia yang harus menjadi fokus utama para pihak yang terlibat.

Ketegangan yang terus berlangsung ini menunjukkan betapa rumitnya situasi di kawasan tersebut, di mana kepentingan geopolitik sering kali mengalahkan kebutuhan mendesak rakyat yang tengah menderita akibat perang dan konflik berkepanjangan.