Presiden Dorong Deregulasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Bergantung APBN

JAKARTA – Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah deregulasi yang dapat memperbaiki iklim investasi dan memfasilitasi aktivitas dunia usaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan hal ini setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan, pada Selasa. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa perekonomian nasional tidak seharusnya tergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Presiden menekankan pentingnya menciptakan regulasi yang lebih sederhana dan efisien, sehingga memudahkan proses investasi dan perdagangan. Sri Mulyani menyebut, “Deregulasi diperlukan untuk membuat berbagai perbaikan dalam regulasi yang ada, agar dunia usaha dapat tumbuh pesat.” Selain itu, upaya ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi Badan Pengelola Investasi Danantara untuk lebih berperan dalam pengembangan ekonomi.

Sri Mulyani menjelaskan beberapa arahan lain dari Presiden, di mana efisiensi APBN 2024 menjadi salah satu fokus utama. Dalam konteks ini, ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran perlu dilakukan dengan lebih baik, di mana diharapkan defisit anggaran bisa turun dan inflasi dapat terjaga. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menciptakan stabilitas ekonomi yang akan berdampak positif bagi masyarakat.

Menteri Keuangan juga membeberkan perlunya upaya kolaboratif antara berbagai kementerian dan lembaga untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi bukan hanya tanggung jawab satu kementerian, melainkan membutuhkan sinergi yang baik dari seluruh elemen pemerintahan.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyatakan bahwa stabilitas makroekonomi adalah kunci untuk menarik minat investor, baik domestik maupun internasional. Kebijakan yang jelas dan terarah akan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam membuat keputusan investasi. Dalam konteks ini, pemerintah berkomitmen untuk terus berinovasi dalam kebijakan perekonomian yang tidak hanya berfokus pada pengumpulan penerimaan negara, tetapi juga pada peningkatan kualitas belanja publik.

Biaya komplain yang rendah dan pengurangan beban regulasi yang tidak perlu diharapkan dapat memicu peningkatan daya saing Indonesia di kancah global. Sri Mulyani berharap dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat menjelma menjadi tempat yang lebih menarik bagi investor, yang pada gilirannya dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Secara keseluruhan, arah kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Menteri Keuangan ini mencerminkan tekad untuk menjalankan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap dinamika ekonomi global. Dalam situasi yang semakin menantang, penting bagi pemerintah untuk terus beradaptasi dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara, yang juga berperan aktif dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan Indonesia akan mampu menghadapi tantangan yang ada dan tetap berada di jalur pertumbuhan yang positif.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah direncanakan, pemerintah berharap dapat mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.