Fenomena anak putus sekolah kembali mencuat di Jakarta Barat, menyoroti tantangan serius dalam memastikan akses pendidikan bagi seluruh anak di ibu kota. Berdasarkan laporan terbaru, puluhan anak dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan, dan Tegal Alur terpaksa menghentikan pendidikan mereka akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, mengungkapkan bahwa data yang diterima menunjukkan ada 48 anak yang berhenti sekolah di wilayah tersebut. “Penyebab utamanya setelah kami selidiki ada beberapa faktor. Yang pertama memang ekonomi orang tuanya enggak mampu,” ujar Lukmanul.
Ironisnya, meskipun pemerintah telah mengimplementasikan program pendidikan gratis melalui Kartu Jakarta Pintar, masih terdapat anak-anak yang belum menerima bantuan tersebut. Lukmanul menambahkan, “Bantuan dari pemerintah berupa KJP juga belum mereka dapatkan.”
Menanggapi situasi ini, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti laporan terkait anak-anak yang putus sekolah di Jakarta Barat. “Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat anak-anak yang memang sudah tidak ingin bersekolah lagi karena ingin bekerja membantu orang tua,” ujar Chico.
Sebagai langkah konkret, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan pendampingan dan program pelatihan keterampilan bagi anak-anak tersebut. “Kami akan mendampingi mereka agar dapat mengikuti kursus dan pelatihan agar memiliki keterampilan bekerja,” tambah Chico.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menindaklanjuti laporan mengenai 40 anak putus sekolah di Jakarta Barat. Dari 40 anak tersebut, 17 anak telah kembali bersekolah, sementara 18 anak lainnya sedang dicari sekolah baru.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak di Jakarta mendapatkan hak atas pendidikan. “Sebagai Gubernur Jakarta, saya tidak ingin ada anak-anak di Jakarta yang tidak bisa sekolah karena kekurangan biaya pendidikan,” ujar Pramono.
Fenomena anak putus sekolah ini menjadi tantangan serius bagi Pemprov DKI Jakarta dalam memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak. Upaya koordinasi lintas sektor dan program pelatihan keterampilan menjadi langkah penting untuk memastikan masa depan anak-anak tersebut tetap cerah dan produktif.