Pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sistem pembayaran digital Indonesia, Quick Response Code Indonesian Standard, resmi diterapkan di Jepang. Langkah ini menandai perluasan QRIS ke luar kawasan ASEAN, setelah sebelumnya diterapkan di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Implementasi QRIS di Jepang merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, dan otoritas sistem pembayaran Jepang. Sejak pertengahan Mei 2025, kedua belah pihak telah melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan kesiapan sistem ini. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyatakan bahwa jika tidak ada hambatan berarti, peluncuran penggunaan outbound QRIS di Jepang dapat dilakukan pada 17 Agustus 2025.
Dengan diterapkannya QRIS di Jepang, masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Negeri Sakura dapat melakukan transaksi pembayaran dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi pembayaran domestik mereka. Hal ini memudahkan wisatawan Indonesia dalam berbelanja dan menikmati kuliner khas Jepang, seperti ramen, sushi, dan takoyaki, tanpa perlu menukarkan uang tunai.
Selain Jepang, BI juga tengah memperluas penggunaan QRIS ke negara lain, seperti China, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Dengan China, proses finalisasi pengaturan bisnis, teknis, dan operasional telah disepakati antara Union Pay International dari pihak China dengan ASPI. Empat penyedia layanan switching nasional di Indonesia—PT Rintis Sejahtera, PT Alto Network, PT Artajasa Pembayaran Elektronis, dan PT Jalin Pembayaran Nusantara—telah menjalin kesepakatan dengan Union Pay International untuk pengembangan sistem dan uji coba sandbox. Diharapkan uji coba ini dapat dilakukan pada 17 Agustus 2025.
Dengan perluasan QRIS ke berbagai negara, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transaksi bagi masyarakat Indonesia yang bepergian ke luar negeri, serta memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara mitra. Selain itu, implementasi QRIS antarnegara juga menjadi langkah penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia dan mendukung inklusi keuangan digital di tingkat internasional.