Dubes Pakistan Serukan Implementasi Resolusi PBB Akhiri Konflik Kashmir

Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, telah mengeluarkan seruan mendesak kepada komunitas internasional agar mendorong implementasi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mengakhiri konflik berkepanjangan di Kashmir yang dikuasai India. Dalam pidatonya di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Chaudhri menekankan perlunya penegakan Resolusi DK PBB 47 yang telah ditetapkan pada tahun 1948, sebuah instrumen yang bertujuan untuk mengembalikan perdamaian dan melibatkan masyarakat Jammu dan Kashmir dalam pemungutan suara untuk menentukan nasib mereka.

Acara tersebut turut menandai enam tahun pascapencabutan status otonomi khusus Jammu dan Kashmir oleh pemerintah India pada 5 Agustus 2019. Dalam pandangan Dubes Chaudhri, langkah India untuk mencabut status ekonomi khusus di wilayah tersebut merupakan usaha untuk memperkuat dominasi ilegal atas Jammu dan Kashmir. Ia menilai tindakan tersebut melanggar banyak prinsip hukum internasional, karena India tidak hanya mengabaikan Resolusi DK PBB tetapi juga melanggar hak-hak dasar penduduk setempat.

Sampai saat ini, sengketa Jammu dan Kashmir tetap menjadi agenda terbesar yang belum terselesaikan di Dewan Keamanan PBB. Chaudhri menekankan bahwa penyelesaian damai untuk konflik ini sangat penting tidak hanya untuk kepentingan wilayah tersebut tetapi juga bagi stabilitas regional di Asia Selatan. Ketegangan yang terus berlangsung mengancam perdamaian dan keamanan kawasan ini, dan oleh karena itu, Pakistan berkeyakinan bahwa setiap langkah menuju penyelesaian damai adalah vital bagi masa depan yang lebih baik.

Dubes Chaudhri juga mencatat dimensi penting lain yang harus diperhatikan, yaitu hak asasi manusia. Ia mengingatkan bahwa konflik ini tidak hanya berkisar pada aspek teritorial tetapi juga menyangkut hak rakyat Jammu dan Kashmir untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dalam seruannya, ia meminta India, didukung oleh masyarakat internasional, agar segera membebaskan pemuda dan para pemimpin Kashmir yang saat ini dijebloskan ke penjara secara sewenang-wenang. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, menurutnya, merupakan prasyarat untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan rekonsiliasi.

Permasalahan Kashmir telah lama menjadi sumber ketegangan antara India dan Pakistan, yang berlangsung sejak kedua negara merdeka pada 1947. Konflik ini tidak pernah sepenuhnya teratasi, dan ketegangan kembali meningkat baru-baru ini. Pada akhir April, tentara India mengklaim bahwa angkatan bersenjata Pakistan melakukan tembakan tanpa provokasi di sepanjang garis kendali. Dalam sebuah pernyataan resmi, pihak militer India menyebutkan bahwa serangan tersebut terjadi pada malam 29-30 April, dan menyebutkan lokasi-lokasi seperti Naushera, Sunderbani, dan Akhnoor dalam Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir.

Selain itu, serangan teroris yang terjadi di dekat kota Pahalgam, Jammu dan Kashmir, pada 22 April, semakin memperburuk situasi. Insiden itu merenggut nyawa 26 orang, termasuk satu warga negara Nepal, yang semakin menegaskan urgensi penyelesaian konflik ini. Dalam konteks ini, Dubes Chaudhri menekankan pentingnya dukungan global untuk memastikan bahwa resolusi-resolusi DK PBB tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi diimplementasikan dengan konkret demi kebaikan masyarakat Kashmir.

Konflik ini bukan hanya soal perang atau pertempuran, tetapi juga masalah kemanusiaan yang melibatkan kehidupan dan harapan jutaan orang. Tindakan proaktif komunitas internasional, menurut Chaudhri, sangat diperlukan untuk mendorong India agar menghormati kewajiban internasionalnya dan kembali ke meja perundingan. Ketegangan di Kashmir tidak hanya harus menjadi sorotan politik internasional, tetapi juga sebuah panggilan untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Dengan berkaca pada sejarah panjang dan kompleks dalam hubungan India-Pakistan mengenai Kashmir, Dubes Chaudhri menegaskan bahwa kegagalan untuk menyelesaikan sengketa ini akan terus menghantui keamanan dan stabilitas Asia Selatan. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk berkomitmen pada dialog, dengan menyadari bahwa hanya dengan cara itulah harapan untuk perdamaian dapat terwujud. Dalam konteks tersebut, dukungan publik dan kesadaran global menjadi modal penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Kashmir dan seluruh kawasan Asia Selatan.