Hongaria Dianggap Gagal Tangkap Netanyahu oleh ICC

Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan pernyataan yang mengindikasikan bahwa Hongaria telah gagal memenuhi kewajiban internasionalnya sesuai dengan Statuta Roma. Hal ini terkait dengan ketidakmampuan negara tersebut untuk melaksanakan perintah ICC untuk menangkap pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu, selama kunjungannya ke Hongaria pada awal April 2025. ICC menekankan bahwa tindakan ini bertentangan dengan komitmen internasional yang telah disepakati.

Dalam pernyataannya, ICC menyatakan bahwa ketidakpatuhan Hongaria terlihat jelas ketika pemerintah setempat tidak mengambil langkah untuk mengeksekusi permintaan penangkapan yang telah dikirimkan secara resmi oleh ICC pada 3 April 2025. Kunjungan Netanyahu ke Hongaria terjadi setelah ICC mengeluarkan surat perintah rahasia untuk menangkapnya pada November 2024, yang kemudian diumumkan ke publik bersamaan dengan pernyataan resmi mengenai pemimpin tersebut.

Jadwal kunjungan Netanyahu ke Hongaria sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya, di mana ia datang atas undangan resmi dari pemerintah Hongaria. Dalam konteks ini, ICC menggarisbawahi bahwa kehadiran Netanyahu di Hongaria bukanlah sesuatu yang mendadak atau tidak terduga. Meskipun ICC telah berusaha menjalin komunikasi dengan Hongaria sejak 21 Maret 2025, menawarkan konsultasi dan panduan hukum, pemerintah Hongaria menolak untuk berinteraksi lebih lanjut dengan mahkamah tersebut.

Saat Netanyahu tiba di Hongaria, ICC mengirimkan permintaan resmi untuk penangkapan dengan harapan pemerintah Hongaria akan mengambil tindakan sesuai dengan kewajiban hukum internasionalnya. Namun, respons yang diterima sangat mengecewakan. Hongaria beralasan bahwa hukum nasionalnya tidak mengizinkan penangkapan Netanyahu yang memiliki kekebalan sebagai kepala negara, mengingat Israel bukan merupakan pihak yang terikat dengan Statuta Roma.

Meskipun begitu, ICC menegaskan bahwa ketidakadaan atau kelemahan dalam hukum domestik tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab yang telah diatur dalam perundang-undangan internasional. ICC menekankan bahwa ini adalah masalah kepatuhan negara terhadap obligasi yang telah disepakati sebelumnya. Ketiadaan legislasi domestik yang memungkinkan penangkapan tidak dapat menghindarkan negara pihak dari tanggung jawab yang dihasilkan dari perjanjian internasional.

Masalah ini kini sedang dirujuk kepada Majelis Negara-Negara Pihak, sebuah badan pengatur ICC yang bertugas untuk mengawasi implementasi Statuta Roma oleh negara-negara anggotanya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa Hongaria mengambil tindakan yang sesuai dan mematuhi kewajibannya dalam konteks hukum internasional. ICC berkomitmen untuk menuntut akuntabilitas dari semua negara, termasuk Hongaria, terhadap kewajiban-kewajiban internasional yang telah mereka tanda tangani.

Situasi ini menciptakan tantangan bertambah bagi hukum internasional dan kedudukan ICC sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan keadilan global. Penolakan Hongaria untuk menindaklanjuti permintaan ICC telah menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat hukum dan hubungan internasional tentang efektivitas sistem hukum ini dan apa artinya bagi negara-negara yang dihadapkan pada situasi serupa di masa depan.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menjadi sorotan terkait dengan dinamika politik di Eropa dan berpotensi mempengaruhi hubungan antara negara-negara anggota ICC dan negara yang terlibat dalam sengketa internasional. Dukungan terhadap kewajiban hukum internasional harus ditegakkan, dan tindakan ketidakpatuhan dapat merusak kredibilitas dan fungsi ICC sebagai pengawas tindakan kejahatan internasional.

Tindakan-tindakan yang diambil oleh ICC dalam hal ini mencerminkan komitmennya untuk tidak hanya menghukum kejahatan perang, tetapi juga memperjuangkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional. Dengan demikian, perhatian dunia kini terarah pada langkah apa yang akan diambil oleh Majelis Negara-Negara Pihak terkait masalah Hongaria dan komitmennya terhadap Statuta Roma. Perkembangan lebih lanjut dari kasus ini akan sangat menentukan arah kebijakan hukum internasional di masa mendatang.