Indonesia Desak Tanpa Veto untuk Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, menekankan perlunya dukungan tanpa veto terhadap status keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam konteks memperkuat kedudukan Palestina di arena internasional. Pendapat ini disampaikan Arrmanatha dalam sesi pertemuan menteri di Konferensi Tingkat Tinggi PBB dengan tema “Penyelesaian Damai untuk Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara”, yang berlangsung di Markas PBB di New York.

Dalam konferensi tersebut, ia mengeksplorasi pentingnya memanfaatkan momentum KTT untuk menggapai solusi dua negara yang berkelanjutan. Menurutnya, salah satu langkah kunci adalah dengan tidak adanya veto terhadap keanggotaan penuh Negara Palestina di PBB. Arrmanatha menegaskan bahwa hak veto dimiliki oleh lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, China, Inggris, Prancis, dan Rusia, dan bagaimana keputusan dari negara-negara ini dapat mempengaruhi nasib Palestina.

Selama KTT, Indonesia, yang berkolaborasi dengan Italia, diunjuk sebagai pemimpin bersama dalam Kelompok Kerja 2, yang berkaitan dengan aspek keamanan antara kedua negara dan kawasan. Dalam kesempatan ini, Arrmanatha menggarisbawahi pentingnya semua upaya mendukung Palestina bertujuan untuk meningkatkan otoritas yang ada, termasuk dalam konteks pemerintahan transisi di Gaza dan jaminan keamanan bagi wilayah Palestina.

Arrmanatha juga menandai dengan positif sikap Prancis yang berencana mengakui Palestina dalam waktu dekat, menyebutnya sebagai keputusan berani dan langkah konkret yang esensial. Di tengah berbagai upaya yang gagal untuk menghentikan pelanggaran hukum internasional dan humaniter akibat agresi Israel, komitmen Prancis ini dianggap bisa menjadi jalan keluar yang signifikan dalam mewujudkan perdamaian yang adil.

Melalui seruan tersebut, Indonesia mendorong negara-negara dan pemimpin yang belum mengakui Palestina untuk memanfaatkan momentum terkini guna mendorong solusi dua negara, dengan merujuk pada inisiatif yang diambil Prancis. KTT ini, yang dipimpin secara bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, menekankan berbagai upaya untuk menghidupkan kembali negosiasi damai serta memajukan implementasi solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Israel-Palestina.

Lebih lanjut, selain kelompok kerja yang dipimpin oleh Indonesia dan Italia, terdapat kelompok lainnya yang aktif membahas berbagai isu, termasuk keberlangsungan ekonomi Negara Palestina serta upaya kemanusiaan dan rekonstruksi pascakonflik. Keseluruhan agenda ini bertujuan untuk menemukan solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi Palestina.

KTT ini tidak hanya menjadi sebuah forum bagi negara-negara untuk menyampaikan pandangannya, tetapi juga sebagai platform untuk menggalang dukungan internasional yang lebih luas bagi Palestina. Dalam situasi politik dan kemanusiaan yang semakin kompleks, langkah-langkah konkrit diharapkan dapat membawa angin segar bagi masa depan Palestina dan mendukung proses perdamaian yang lebih sejati dan berkelanjutan.