Kesulitan Membangun SPKLU: 1.500 Kecamatan di Indonesia Tanpa SPBU

Di dalam narasi pembangunan infrastruktur energi di Indonesia, sosok Ignasius Jonan, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, memberikan pandangan yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam penyebaran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Jonan mengungkapkan kesulitan dalam meratakan pembangunan SPKLU di seluruh daerah, terutama karena masih banyak kecamatan di Indonesia yang tidak memiliki akses ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Dalam sebuah acara yang diadakan baru-baru ini, Jonan menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Menteri ESDM pada tahun 2016. Di masa itu, dia menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi mengenai situasi aktual terkait keberadaan SPBU di tanah air. Dalam laporannya, dia mengungkapkan bahwa dari 7.500 kecamatan yang ada, sekitar 1.500 di antaranya tidak memiliki fasilitas pengisian bahan bakar yang memadai. Angka tersebut, menurutnya, mencerminkan situasi yang sangat memprihatinkan.

Dia menjelaskan, meskipun Indonesia telah merdeka selama 71 tahun, masih ada ribuan kecamatan yang tidak terjangkau oleh infrastruktur pengisian bahan bakar. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam pembangunan yang berpotensi menghambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Tanpa adanya akses yang memadai terhadap fasilitas pengisian bahan bakar, masyarakat tidak hanya mengalami kesulitan dalam hal transportasi, tetapi juga dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Jonan juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur energi yang merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas energi bersih dan ramah lingkungan, kebutuhan akan SPKLU sebagai salah satu solusi untuk menjalankan kendaraan listrik juga semakin mendesak. Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan listrik, kehadiran SPKLU menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Membangun infrastruktur yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil, menjadi tugas yang tidak mudah. Dibutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk merealisasikan hal tersebut. Jonan menyoroti bahwa kolaborasi antara berbagai pihak merupakan langkah krusial untuk mengejar ketertinggalan dalam hal infrastruktur energi, yang pada gilirannya akan menguntungkan masyarakat secara akan luas.

Saat ini, tantangan terbesar tidak hanya terletak pada pembangunan fisik SPKLU, tetapi juga dalam menciptakan kesadaran dan pemahaman di masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien. Diperlukan edukasi yang memadai agar masyarakat dapat beralih dari penggunaan bahan bakar fosil ke kendaraan listrik yang akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hasil dari kebijakan dan upaya ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan sosial dan ekonomi di semua lapisan.

Dengan berkaca pada perjalanan panjang ini, Jonan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur energi yang merata bukan hanya soal banyaknya jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi lebih pada bagaimana fasilitas-fasilitas tersebut dapat diakses dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat serta sektor swasta sangat diperlukan untuk menjadikan Indonesia lebih siap dalam menghadapi era baru energi yang berkelanjutan.

Kurangnya fasilitas seperti SPBU di sejumlah kecamatan jelas menjadi indikator betapa banyaknya pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Jonan pun berharap agar tantangan ini dapat menjadi perhatian serius bagi semua pihak agar tidak ada satu pun daerah yang tertinggal dalam pengembangan infrastruktur energi di Indonesia. Dengan tekad dan kerjasama yang kuat, dia optimis bahwa semua kecamatan di Indonesia akan memiliki akses yang memadai terhadap energi yang diperlukan untuk mendukung kehidupan yang lebih baik.