Komite Menteri Kecam Niat Israel Kontrol Militer Penuh di Gaza

Komite Menteri yang dibentuk berdasarkan hasil KTT Luar Biasa Arab-Islam mengecam dengan tegas pengumuman Israel yang berniat untuk memaksakan kontrol militer penuh atas Jalur Gaza. Dalam pernyataan yang dikeluarkan, pihak Komite menyebut bahwa langkah tersebut merupakan eskalasi yang berbahaya dan tidak dapat diterima. Komite menganggap tindakan Israel ini sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan usaha untuk mempertahankan pendudukan ilegal, yang semakin memperburuk kondisi di lapangan dengan aksi kekerasan yang jelas bertentangan dengan legitimasi internasional.

Komite Menteri, yang terdiri dari 23 negara Islam, termasuk di dalamnya Indonesia, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam, berpendapat bahwa tindakan Israel mencerminkan lanjutan dari serangkaian pelanggaran berat yang telah dilakukan sebelumnya. Di antara pelanggaran tersebut adalah pembunuhan, penjarahan makanan, pemindahan paksa penduduk, pencaplokan tanah Palestina, serta teror yang dilakukan oleh para pemukim, yang jelas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Semua tindakan ini dianggap telah menghapus peluang untuk perdamaian dan melemahkan upaya baik di tingkat regional maupun internasional untuk mengurangi ketegangan serta menyelesaikan konflik secara damai.

Menurut Komite, agresi yang dilancarkan terhadap rakyat Palestina telah berlangsung selama hampir dua tahun, meninggalkan dampak yang signifikan terhadap semua aspek kehidupan di Jalur Gaza. Di samping itu, pelanggaran serius juga masih terjadi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Dalam konteks ini, Komite menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab penuh atas genosida yang berlangsung dan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza.

Komite Menteri menyerukan kepada komunitas internasional, terutama anggota tetap Dewan Keamanan PBB, untuk segera mengambil tanggung jawab hukum dan kemanusiaan mereka dalam menghentikan kebijakan agresif dan ilegal Israel. Mereka menekankan perlunya tindakan konkret yang bertujuan merusak prospek perdamaian yang adil dan abadi di kawasan tersebut. Dalam upaya tersebut, mereka mendesak Dewan Keamanan untuk menghilangkan semua hambatan yang menghalangi implementasi solusi dua negara, dan memastikan adanya akuntabilitas yang segera mengenai semua pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap hukum internasional, termasuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai genosida.

Selain itu, perlunya mengimplementasikan hasil dari Konferensi Internasional Tingkat Tinggi mengenai Penyelesaian Damai Masalah Palestina juga ditekankan. Konferensi yang dipimpin bersama oleh Arab Saudi dan Prancis tersebut telah menghasilkan dokumen penting yang mencantumkan langkah-langkah operasional mendesak yang harus segera diambil. Tujuannya adalah untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan mengembangkan jalur politik guna mencapai penyelesaian yang komprehensif atas masalah Palestina serta membangun solusi dua negara yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, kekuatan internasional diharapkan dapat bersatu untuk menghadapi tantangan dan realitas yang dihadapi rakyat Palestina. Setiap tindakan preventif terhadap genosida dan pelanggaran hak asasi manusia harus diambil tanpa penundaan lebih lanjut. Ini bukan hanya tanggung jawab Israel, tetapi juga tanggung jawab global untuk memastikan keadilan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Secara keseluruhan, situasi yang berlangsung di Jalur Gaza memerlukan perhatian serius dari seluruh dunia agar jalur menuju kedamaian dan keadilan dapat dibuka kembali.

Dengan pengumuman ini, kini saatnya bagi masyarakat internasional untuk bersatu dan bersikap tegas terhadap pelanggaran yang terus berlangsung agar keadilan bagi Palestina dapat segera tercapai.