Panduan Gratis Balik Nama dan Mutasi Kendaraan di Solo

Di Solo, pemilik kendaraan mutasi diimbau untuk memastikan bahwa data kepemilikan dan domisili kendaraan mereka sesuai dengan identitas baru. Hal ini menjadi penting demi memperbarui informasi dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Selain itu, pembaruan ini juga bertujuan untuk memudahkan dalam pengurusan pajak di masa mendatang dan mengurangi risiko munculnya masalah hukum saat terjadi pelanggaran atau kecelakaan.

Meskipun banyak yang menganggap proses balik nama dan mutasi kendaraan sebagai hal yang rumit, kenyataannya, langkah-langkah ini dapat dilakukan secara mandiri tanpa perlu melibatkan calo. Dalam konteks ini, peraturan terbaru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025, menetapkan bahwa biaya balik nama kendaraan tidak lagi dikenakan pajak. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat yang ingin melakukan mutasi kendaraan semudah mungkin.

Berdasarkan informasi yang disediakan oleh Korlantas Polri, proses balik nama dan mutasi kendaraan dilakukan dalam beberapa tahapan yang terorganisir di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Tahap pertama adalah cek fisik kendaraan yang dilakukan di Samsat asal, yaitu tempat kendaraan tersebut terdaftar. Pada tahap ini, petugas akan memeriksa kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dengan dokumen yang ada.

Setelah cek fisik, pemilik kendaraan harus mengajukan permohonan mutasi keluar. Langkah ini melibatkan pengisian formulir permohonan mutasi serta penyerahan dokumen penting seperti BPKB, STNK, KTP pemilik baru, dan kwitansi pembelian yang telah bermaterai. Setelah berkas diserahkan, Samsat asal akan menerbitkan surat mutasi dan mencabut berkas kendaraan untuk dikirim ke Samsat tujuan.

Selanjutnya, ketika pemilik kendaraan telah berpindah domisili dan tiba di kawasan baru, mereka dapat melanjutkan dengan proses mutasi masuk sekaligus balik nama di Samsat yang baru. Pada tahap ini, pemilik harus membawa semua berkas dari Samsat asal, sehingga proses dapat berjalan tanpa kendala. Di Samsat tujuan, akan terjadi cek fisik ulang, pembayaran administrasi, dan penerbitan dokumen resmi baru seperti STNK dan BPKB yang sesuai dengan nama dan alamat pemilik baru.

Setelah seluruh proses selesai, pemilik kendaraan akan menerima STNK dan BPKB dengan nama dan alamat yang sesuai dengan KTP-nya. Sangat penting untuk memahami bahwa biaya mutasi kendaraan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak. Biaya ini akan bervariasi tergantung jenis kendaraan, apakah itu roda dua atau roda empat, serta wilayah tempat pendaftaran kendaraan.

Dengan pengetahuan yang memadai mengenai prosedur dan regulasi yang berlaku, pemilik kendaraan dapat menjalani proses mutasi ini dengan lebih mudah. Menjaga ketersediaan dokumen dan memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar akan sangat membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi kendaraan.

Di era digital seperti ini, banyak informasi yang bisa diakses untuk memudahkan langkah-langkah penting, termasuk cara melakukan mutasi kendaraan. Maka dari itu, diperlukan kerja sama dari semua pihak agar proses ini berlangsung lancar, tanpa penambahan biaya yang tidak perlu, serta memastikan kepatuhan hukum. Dengan langkah yang tepat, pemilik kendaraan bisa mendapatkan STNK dan BPKB yang sesuai dengan identitas baru mereka, sehingga tidak hanya aman secara hukum, tetapi juga lebih nyaman dalam pengurusan pajak di masa yang akan datang.