Paspor Harun Masiku Dicabut, KPK Terus Cari Tersangka Suap

Di Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi baru-baru ini mengumumkan pencabutan paspor milik Harun Masiku, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah Harun melarikan diri, baik jika ia ada di dalam negeri maupun berada di luar negeri. Harun, yang sebelumnya merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang oleh pihak KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pencabutan paspor ini bertujuan untuk memastikan agar Harun tidak bisa dengan mudah keluar dari wilayah Indonesia, khususnya mengingat situasi keberadaannya saat ini yang sedang dicari oleh pihak berwajib. Dalam penuturannya di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 5 Agustus 2025, Budi menekankan pentingnya langkah ini untuk menegakkan hukum dan mencegah tersangka melarikan diri. Ia menyatakan, “Tentunya, paspor sudah dicabut. Ini untuk mencegah yang bersangkutan, misalnya, jika berada di dalam negeri, tidak bisa keluar, atau jika lokasinya di luar negeri, keberadaannya masih dicari.”

KPK menghadapi tantangan dalam melacak keberadaan Harun, yang hingga saat ini belum terdeteksi. Situasi ini menarik perhatian publik, terutama terkait dengan kasus dugaan suap yang melibatkan sejumlah nama besar dalam politik. Publik menunggu perkembangan lebih lanjut terkait pencarian Harun dan penanganan kasus ini oleh KPK.

Meski langkah pencabutan paspor sudah dilakukan, Budi menggarisbawahi bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan proses pencabutan tersebut dilaksanakan. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengingat pentingnya transparansi dalam setiap langkah hukum yang diambil oleh KPK.

Kasus Harun Masiku sendiri telah menjadi sorotan media dan masyarakat luas, karena berhubungan dengan moralitas dan integritas para politisi di Indonesia. Masyarakat berharap agar KPK dapat dengan tegas menegakkan hukum dan memastikan bahwa siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi tidak akan luput dari jerat hukum.

Seiring dengan pencarian Harun, KPK terus berupaya meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi dalam negeri dan luar negeri untuk mendapat informasi yang lebih akurat mengenai keberadaan tersangka. KPK menyadari bahwa penanganan kasus ini tidak hanya berdampak pada hukum, tetapi juga pada citra politik dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus suap yang melibatkan Harun Masiku mencerminkan tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam memberantas korupsi. Tidak jarang, kasus serupa muncul, menuntut komitmen semua pihak untuk bersama-sama memerangi praktik kolusi dan nepotisme yang berakar dalam sistem. Pencabutan paspor ini adalah langkah awal, namun penegakan hukum yang konsisten dan adil tentu masih menjadi harapan untuk masa depan.

Dengan diperkuatnya langkah-langkah pencegahan seperti pencabutan paspor dan target pengawasan terhadap para tersangka, KPK berharap bisa menciptakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu. Masyarakat pun diharapkan tetap berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dengan memberikan informasi yang relevan dan tidak segan-segan melaporkan tindakan yang mencurigakan.

Melihat dari berbagai sisi, upaya KPK dalam menangani kasus Harun Masiku menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Serangkaian tindakan ini adalah cermin dari komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa suara rakyat akan didengar dan diakomodasi dengan baik.