Pemerintahan Trump Usulkan Reformasi Ketat Aturan Imigrasi dan Visa H-1B

Istanbul – Pemerintahan Donald Trump sedang merencanakan langkah-langkah baru untuk memperketat kebijakan imigrasi, termasuk membuat ujian kewarganegaraan Amerika Serikat lebih sulit dan merombak sistem visa non-imigran untuk pekerja terampil H-1B. Joseph Edlow, Direktur Dinas Kewarganegaraan dan Imigrasi AS, menjelaskan bahwa aturan yang ada saat ini dianggap terlalu mudah. Dalam wawancara, ia menyatakan bahwa cara orang menerima izin kewarganegaraan kini memerlukan pengetatan agar lebih sejalan dengan semangat hukum.

Edlow mengatakan bahwa USCIS berencana untuk kembali menggunakan format ujian naturalisasi yang lebih menantang, yang sebelumnya diterapkan selama masa kepresidenan Trump. Ini mencakup lebih banyak pertanyaan serta persyaratan yang lebih ketat, sehingga diharapkan bisa meningkatkan standar pengujian kewarganegaraan. Selain itu, dalam hal visa H-1B, Edlow ingin mereformasi sistem seleksi agar lebih mengutamakan pelamar dengan tawaran gaji tertinggi. Ini tentunya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan yang bersedia membayar lebih, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja yang masuk ke AS.

Menurut Edlow, penggunaan visa H-1B seharusnya berfungsi untuk melengkapi tenaga kerja yang ada di AS, bukan menggantikan pekerja lokal. Dia mengingatkan bahwa tujuan akhir dari kebijakan ini adalah untuk mendukung perekonomian nasional. Namun, rencana tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, yang menilai bahwa kebijakan-kebijakan baru ini dapat mempersempit akses bagi imigran muda yang memiliki keterampilan tinggi.

David Bier, seorang analis di bidang imigrasi, mengatakan bahwa memilih untuk memberikan visa H-1B hanya kepada mereka yang mendapatkan tawaran gaji tertinggi berpotensi menguntungkan pekerja senior yang mungkin segera pensiun. Dia menyoroti bahwa ujian kewarganegaraan yang dianggap mudah itu bisa jadi menipu, sebab banyak warga AS sendiri yang belum tentu bisa lulus dengan baik.

Lebih lanjut, Departemen Keamanan Dalam Negeri juga sedang mempertimbangkan untuk mengubah proses pemilihan visa H-1B dari metode undian menjadi sistem yang berbasis pada tingkat gaji, yang bisa memberikan kelebihan bagi pelamar dengan tawaran gaji lebih tinggi. Usulan ini didukung oleh beberapa kelompok yang percaya perubahan tersebut dapat meningkatkan dampak ekonomi program visa tersebut, bahkan hingga 88 persen.

Walaupun ada kalangan yang masih skeptis terhadap kebijakan imigrasi secara umum, Edlow menegaskan bahwa migrasi legal yang sesuai dengan kepentingan AS seharusnya mendapatkan dukungan. “Kita harus mendukung mereka yang datang untuk membantu memperkuat agenda ekonomi kita,” tegasnya.

Reformasi dalam kebijakan imigrasi, termasuk perubahan pada sistem visa dan ujian kewarganegaraan, diharapkan memerlukan persetujuan dari lembaga-lembaga federal terkait atau bahkan Kongres. Saat ini, upaya untuk mencapai kesepakatan bipartisan masih dalam tahap perdebatan, mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam merombak sistem imigrasi yang ada. Ini menjadi isu krusial tidak hanya bagi kebijakan domestik AS tetapi juga bagi banyak individu yang berharap untuk mencari peluang baru di negara tersebut.