Prancis Kirim 40 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Mulai Jumat

Pada Selasa, 30 Juli 2025, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, mengumumkan rencana pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Mulai Jumat, 1 Agustus 2025, Prancis akan mengatur empat penerbangan, masing-masing membawa 10 ton makanan, sehingga total bantuan mencapai 40 ton. Pengiriman ini akan dilakukan melalui koordinasi erat dengan otoritas Yordania.

Barrot menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri konferensi tingkat tinggi mengenai solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel di markas besar PBB di New York. Ia menekankan bahwa meskipun rute udara ini bermanfaat, namun tidak memadai. Saat ini, 52 ton metrik bantuan kemanusiaan Prancis tertahan hanya beberapa kilometer dari Jalur Gaza. Oleh karena itu, Barrot menegaskan pentingnya otoritas Israel untuk membuka kembali akses darat ke Gaza secara signifikan guna meringankan penderitaan penduduk sipil di sana.

Selain itu, Barrot menyoroti bahwa Prancis telah mencapai, bahkan melampaui, target yang telah ditetapkan dengan menciptakan momentum melalui pengumuman Inggris yang mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina. Ia menambahkan bahwa negara-negara lain mengikuti langkah tersebut, sehingga solusi dua negara, yang sebelumnya berada di ambang kehancuran, kini kembali menjadi harapan.

Sebelumnya, pada 6 Maret 2025, Prancis, Jerman, dan Inggris mendesak Israel untuk memastikan penyediaan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza “terpenuhi, cepat, aman, dan tanpa hambatan”. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza pada 2 Maret 2025 sebagai respons terhadap “penolakan Hamas” untuk menerima usulan perundingan kembali gencatan senjata. Ketiga negara Eropa tersebut menekankan pentingnya mempertahankan gencatan senjata, membebaskan semua sandera, dan memastikan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza terus berlanjut.

Pada 12 Mei 2025, Prancis meminta Komisi Eropa untuk segera meninjau ulang Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel, mengingat memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan kekhawatiran soal kepatuhan Israel terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menekankan bahwa perjanjian tersebut perlu dievaluasi ulang, terutama karena tindakan Israel yang menghambat bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Pada 6 Mei 2025, Barrot juga mengecam keras rencana Israel untuk sepenuhnya menduduki Jalur Gaza. Ia menilai bahwa rencana tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan menegaskan bahwa prioritas mendesak saat ini adalah gencatan senjata serta akses bantuan kemanusiaan secara masif dan tanpa hambatan.

Selain itu, pada 9 April 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan dimulainya kembali bantuan kemanusiaan ke Gaza segera. Ia menggambarkan situasi di Gaza sebagai “kritis” dengan “blokade total” terhadap bantuan dan menekankan bahwa prioritas utama adalah segera melanjutkan bantuan kemanusiaan.

Prancis juga berkomitmen untuk mendukung rekonstruksi Gaza. Pada 11 Maret 2025, bersama dengan Jerman, Italia, dan Inggris, Prancis mendukung rencana yang didukung Arab untuk rekonstruksi Gaza senilai $53 miliar. Rencana tersebut bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan warga Palestina di Gaza dan menghindari pengusiran mereka dari wilayah tersebut.

Dengan langkah-langkah tersebut, Prancis menunjukkan komitmennya dalam membantu meringankan penderitaan kemanusiaan di Gaza dan mendukung upaya rekonstruksi wilayah tersebut.